Sebagai upaya konkrit dalam peningkatan investasi di Batam, Amsakar Achmad, Kepala BP Batam, dan Li Claudia Chandra, Wakil Kepala BP Batam, telah menghadiri Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas P2SP di Kantor Kementerian Keuangan RI. Kedatangan mereka berdua menandakan keberlanjutan komitmen untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan perizinan dan operasional yang dihadapi oleh para pelaku usaha.
Perbaikan Isu Utama Investasi di Batam
Forum ini membahas berbagai isu utama yang menjadi hambatan dalam investasi. Mulai dari Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR), alokasi lahan, hingga percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Adapun di depan Menteri Keuangan RI, Amsakar dan Li Claudia menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan berbagai persoalan tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong iklim investasi yang inklusif dan transparan.
Komitmen BP Batam dalam Perbaikan Isu Investasi
Amsakar Achmad, Kepala BP Batam, mengemukakan bahwa masukan dari Menteri Keuangan akan menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi di Batam. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah.
Amsakar juga merespons soal Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) dengan menjelaskan bahwa BP Batam belum melakukan alokasi lahan sepeser pun dalam waktu terakhir ini. Hal ini disebabkan oleh moratorium yang berlaku beberapa waktu lalu.
Perbaikan Sistem Manajemen Lahan
Amsakar juga menyebut bahwa pihaknya sedang melakukan perbaikan pada Land Management System (LMS). Perbaikan ini bertujuan untuk memperbaharui database demi meningkatkan layanan pertanahan yang lebih optimal.
Lebih lanjut, Amsakar juga menambahkan, “Terdapat beberapa hal dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang perlu kita detailkan kembali.”
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan keluhan pelaku usaha atau investor. Tujuannya adalah agar Batam dapat tumbuh pesat dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan investasi di Batam dapat lebih kondusif dan transparan.
- Komitmen BP Batam dalam menyelesaikan hambatan perizinan dan operasional
- Pembahasan isu utama yang menjadi hambatan investasi
- Perbaikan berbagai persoalan untuk mendorong iklim investasi
- Perbaikan pada Land Management System (LMS)
- Koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penyelesaian persoalan investasi
